Mudik atau Tidak



  • Terkait bahasa mudik, disini saya agak kebingungan karena masyarakat dilarang untuk melakukan perjalanan pulang kampung.

    Kepulangan saya juga terkait dengan kewajiban her kendaraan 5 tahunan, dimana sampai detik ini dari pihak samsat se jatim masih mewajibkan untuk melakukan her 5 tahunan di samsat induk.

    Jika tidak melakukan her 5 tahunan maka akan ada ancaman denda serta penilangan ketika nanti kendaraan dengan kondisi pajak serta plat mati.

    Mohon kiranya Ibu Gubernur memberikan solusi jika masyarakat tidak diperkenankan mudik namun punya kewajiban Seperti yang saya alami.

    Salam Hormat


  • Relawan

    @Cak-Rajab halo kak, izinkan saya untuk menjawab, jadi gini apakah kakak berasal dari daerah atau dalam tanda kutip, red zone atau daerah yang terkena dampak covid 19 dan apakah kakak sudah pernah kontak dengan orang yang positif? Jika iya kakak harus melakukan prosedur penanganan pengamanan covid 19 agar kakak bisa mudik, tapi dianjurkan untuk tidak mudik sementara waktu tapi jika dalam keadaan terdesak atau sangat penting kakak harus melalui prosedur agar kakak tidak terjangkit dan menjangkiti jadi kakak harus melakukan pemeriksaan di puskesmas atau RS cek suhu tubuh, adakah geiala batuk panas pilek dll, jika ada kakak harus mengisolasi mandiri di rumah selama 2 sampe 14 hari di rumah saja, kakak harus memperhatikan arahan yang di berikan oleh tim kesehatan saat kakak periksa jika gejala yang muncul semakin memburuk segera periksa pevih lanjut lagi, nah jangan lupa gunakan masker, makan makanan bergizi, minum vitamin, cuci tangan pakai sabun dan physical distancing dan juga jangan lupa selalu berpikir positif
    Itu saja kak semoga membantu



  • @Cak-Rajab selamat siang kak, saya izin menjawab, untuk pajak kendaraan 5 tahunan mungkin bisa diwakilkan, biasanya akan dikenakan biaya tambahan. Untuk Kab. Ponorogo sendiri sekitar Rp. 50.000,-

    Untuk berkas, bisa dikirim melalui pos atau paket.
    Semoga membantu


Log in to reply
 



Pengguna Online: