Surabaya akan berlakukan Karantina Wilayah, sudah siapkah?



  • Ramai terdengar rencana Pemkot Surabaya akan segera memberlakukan karantina wilayah, bahkan sebelum kebijakannya diluncurkan, persiapan untuk pembatasan masuk/keluar wilayah kota Surabaya sudah diperketat, dan terakhir, melalui pernyataan Kadishub Kota Surabaya, bapak Irvan, diberitahukan bahwa sudah ada 19 titik akses yang telah dipersiapkan, dengan skenario-skenarionya.

    Bagaimana nasib para penglaju?
    Dalam pernyataannya, Kadishub Kota Surabaya memberikan rincian teknis pembatasan arus keluar masuk kendaraan dari dan ke Kota Surabaya. Intinya, hanya kendaraan dengan plat L yang dapat keluar masuk, atau non-plat L namun memiliki tujuan yang sangat mendesak yang diperbolehkan.

    Mengeluarkan pernyataan seperti ini sebelum adanya kepastian payung hukum hasil rapat Forpimda, tentu membuat para penglaju yang bekerja di Surabaya kebingungan akan nasib mereka. Sementara dari pihak perusahaan, hanya memberikan opsi dirumahkan tanpa dibayar jika tidak masuk kerja, atau menerbitkan selembar surat keterangan kerja yang belum jelas akan meloloskan mereka untuk masuk ke Surabaya pada hari dan jam kerja. Ramai diskusi di laman-laman media sosial, bahkan hingga reaksi keras dari beberapa warga asli Surabaya yang jengah akan lalu-lintas para penglaju ini, ditakutkan membawa resiko penularan penyakit bagi mereka yang warga asli kota Surabaya.

    Pernah saya baca di salah satu kolom komentar postingan instagram salah satu akun ikon kota Surabaya, ada salah satu komentar dari seorang warganet yang warga asli Surabaya dan berdomisili di Surabaya, dan bangga akan ke-Suroboyoan-nya, membalas keresahan salah satu penglaju yang mengkritisi rencana kebijakan karantina wilayah Surabaya: "Yo trimoen iku kebijakan pemerintah Suroboyo ojo di paido, iki demi kebaikan bersama." begitu kira-kira.

    Saya pikir "kebaikan bersama" bukan hanya sekedar mengurangi resiko penularan, kebaikan bersama seharusnya dipahami secara menyeluruh, mengurangi resiko penularan, tetapi juga tidak mematikan mata pencaharian. Saya pikir, sebagian dari para penglaju ini juga menginginkan hal yang sama, berdiam diri di rumah, menjauhi resiko tertular/menularkan. Tapi di sisi lain mereka juga tidak punya banyak pilihan, ada yang sebagian hanya punya jatah cuti terbatas, atau harus rela tidak digaji jika tidak masuk kerja sampai situasi kembali normal, dan bagi sebagian mereka, belum tentu tabungan mencukupi kebutuhan selama berdiam diri di rumah. Kalau respon kita terhadap para penglaju ini hanya sebatas nyinyiran "yo trimoen nasib" atau "salahmu kerjo nang kono" niscaya, nyinyiran itu bukan mencerminkan kebaikan bersama. Jika memang benar Surabaya akan memberlakukan karantina wilayah, Pemkot harus benar-benar mempertimbangkan hak masyarakat umum secara adil, termasuk nasib para penglaju ini.

    Tidak boleh "paido"?
    Sementara itu hingga kini pemerintah tidak mau terjebak dalam UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur tentang karantina wilayah, yang mengharuskan pemerintah pusat dibebani pembiayaan kebutuhan pokok, makanan, bagi rakyat beserta hewan peliharaannya. Bu Khofifah menyampaikan tidak akan menggunakan terminologi lockdown/karantina, melainkan isolasi berbasis wilayah. Sebelum pernyataan itu dilontarkan Bu Gubernur, Kadishub Kota Surabaya dalam pernyataannya menggunakan terminologi "karantina wilayah", mempertunjukkan bagaimana pemerintah provinsi Jatim dan Surabaya memiliki pandangan yang tidak selaras mengenai terminologi ini. Bagi masyarakat awam, yang saya sering curi dengar di sudut-sudut warung kopi, katanya "gak penting istilahe opo, bah iku lockdown, karantina, opo isolasi, intine podo ae, menengo ae nang omah", padahal, setiap terminologi itu memiliki kepatuhan hukum yang harus dilaksanakan jika memang benar-benar digunakan, salah satunya ya, jika memang Pemkot Surabaya menggunakan istilah karantina wilayah, yang mana merujuk pada UU Kekarantinaan Kesehatan, maka sesuai kewajibannya, pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung.

    Saya pribadi menyatakan bahwa saya patuh terhadap pemerintah, dan menjalankan setiap himbauan yang diberikan, namun, bukan berarti taken for granted alias menelan mentah-mentah, masyarakat juga harus cerdas dan kritis, apa memang pemerintah kita sudah siap jika memang harus melakukan karantina wilayah? Tentu saya percaya, mereka sudah dan akan terus melakukan yang terbaik bagi rakyatnya, saya sendiri sangat bangga tentang kesigapan aparat pemerintah kita, namun sebisa mungkin, hal-hal yang rancu untuk dinyatakan secara prematur sebelum ada kepastian yang lebih baik, para pejabat sebaiknya tidak membuat pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat justru menjadi bingung atau panik hingga memang diputuskan sebuah produk kebijakan yang benar (sebagai salah satu referensi: pernyataan Walikota Malang tentang lockdown).

    Lockdown kewenangan siapa?
    Banyak warganet yang menyerukan ingin lockdown, ingin karantina wilayah, ingin isolasi wilayah, di media-media sosial, bahkan di forum ini sekalipun. Ada pemerintah daerah yang benar-benar ingin "lockdown" secara mandiri, contohnya di Tegal, dasarnya karena wali kotanya geram Corona tengah memasuki wilayahnya. Begitu mengambil keputusan "lockdown" dengan segera, ternyata kebijakan ini dibantah oleh Pemprov Jateng, Bapak Ganjar, dengan menyatakan bahwa tidak ada lockdown di Kota Tegal. Dia memahami kegeraman Wali Kota Tegal hingga muncul keputusan dengan istilah lockdown itu. Pak Ganjar kemudian menggunakan terminologi "lockdown lokal" untuk permasalahan di Kota Tegal ini, dan kemudian memperinci bahwa usaha pembatasan2 tersebut sebagai "isolasi kampung" (referensi, baca Ganjar Ungkap Alasan Walkot Tegal Cetuskan Local Lockdown). Carut marut penggunaan terminologi mulai terlihat yang tidak selaras antara Pemprov dan Pemkot/Pemkab, dan kemudian dikoreksi oleh pemerintah yang lebih tinggi, dan tujuannya tentu untuk menghindari kesalahpahaman penggunaan terminologi lockdown (yang berkekuatan hukum berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan), sementara Perppu masih digodok di pusat.

    Sementara itu, rakyat perlu tahu sejauh mana batasan pemerintah daerah dalam menanggulangi wabah di wilayahnya bersama dengan gugus tugas daerah yang ditunjuk dan diarahkan oleh gugus tugas nasional di bawah naungan pemerintah. Apakah lockdown lokal memang diperbolehkan? Jika iya, sejauh mana hingga memang aturan tertinggi diberlakukan?

    Kembali lagi ke masalah penglaju yang saya sebutkan di atas, dari pernyataan Kadishub Kota Surabaya, sebagai kisi-kisi kebijakan Forpimda Kota Surabaya mengenai "karantina wilayah" yang akan diberlakukan pekan ini, bahwa pembatasan arus lalu lintas hingga ke level "dalam keadaan mendesak" menurut saya sudah sangat mendekati UU Kekarantinaan Kesehatan, kecuali memang dalam waktu dekat ada anulir dengan beberapa opsi yang meringankan mobilitas para penglaju hingga memang darurat sipil/PPSB diberlakukan oleh pemerintah pusat.


    Saya doakan semoga pemerintah kita, khususnya pemkot Surabaya, dan Pemprov Jatim, selalu diberi kesehatan & kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya berkenaan dengan wabah Corona ini. Semoga, setiap kebijakan yang diambil, memberikan manfaat yang seluas-luasnya, dan seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Wallahu'alam.



  • Dear @ninosvetlan

    Mohon ijin menjawab
    Terimakasih atas suara, saran, masukan yang saudara sampaikan
    dilansir dari jatim.idntimes.com/ ;
    Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menjelaskan, pemkot bersama instansi terkait akan melakukan screening bagi setiap kendaraan maupun masyarakat yang akan masuk Kota Pahlawan. Nantinya, screening tersebut akan menyaring kendaraan-kendaraan yang melewati batas Kota Surabaya di 19 akses wilayah kota Surabaya. Jika kendaraan tersebut memiliki plat nomor kendaraan Surabaya atau plat L, maka bisa langsung lolos. Tapi jika plat bukan L, akan ada pembatasan. Alasan yang diperbolehkan memasuki Kota Surabaya adalah mereka yang memiliki kepentingan urusan dengan kebutuhan dasar seperti, tenaga medis, tenaga pemerintahan, kendaraan yang mengangkut bahan pokok dan BBM, serta kendaraan yang mensuplai makanan.

    Suara saudara akan menjadi pertimbangan koordinasi antara pemprov dengan pemkab/pemkot untuk menyamakan persepsi dan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.

    Untuk saat ini, kami harap semua dapat bersabar karena memang wabah ini menimbulkan dampak yang tidak diinginkan oleh kita semua. Oleh karena itu diharap setiap karyawan dapat berkoordinasi dengan atasan perusahaan saudara untuk mengeluarkan surat sehingga saudara dapat masuk ke lingkup Kota Surabaya karena beberapa urusan yang tidak bisa ditinggal sambil menunggu surat keputusan dari pemkot mengenai hal ini.

    Kami harap kita semua dapat memaklumi dan bersabar atas segala cobaan wabah ini karena memang ini semua bukan kehendak manusia.

    Semoga seluruh keluarga diberikan kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa

    Terimakasih


Log in to reply
 



Pengguna Online: