Usulan solusi



  • Usulan mengurangi sebaran Covid-19 dan mobilitas warga Jatim, mohon dapat diterapkan sistem nopol ganjil genap untuk segala jenis kendaraan bermotor. Setidaknya dilakukan uji coba selama 2 minggu yang berlaku di seluruh Jatim. Hal ini dapat mengurangi pergerakan warga Jatim kurang lebih sampai 50%.

    Bekerja sama dengan MUI Jatim dan/atau lembaga keagamaan lain untuk menghimbau seluruh warga Jatim agar tidak melakukan kegiatan kelompok/jamaah sesuai dengan ajaran agamanya. Contoh: sholat wajib jumat dapat diselenggarakan 3 minggu sekali, sholat tarawih dilakukan secara jamaah di rumah masing2.

    Seandainya hal ini dapat diterapkan dengan kesadaran dan komitmen seluruh warga, dengan ijin Allah Swt. Jatim dapat menjadi propinsi pertama yg dapat menekan/mengurangi sebaran Covid-19 di Indonesia.


  • Relawan

    Halo @ranaga

    1. Pemerintah sudah memberi himbauan agar masyarakat tetap #dirumahaja

    2. Majelis Ulama Indonesia beserta organisasi persatuan agama lain yang diakui pemerintah sudah mengeluarkan surat resmi himbauan untuk beribadah dari rumah.

    Terima kasih



  • @Relawan-Eswahos

    Terima kasih untuk response langsungnya. Terus terang gagasan ini terlintas setelah melihat banyaknya team medis dokter/perawat yang harus berkorban bahkan meninggal dunia karena menjalankan tugasnya yang mulia. Berapa banyak lagi yang harus berkorban, sampai kapan.. hanya karena ego beberapa warga yang tidak mau mengikuti himbauan pemerintah

    Seperti kita ketahui bersama, tidak semua lapisan masyarakat mengikuti himbauan untuk di rumah saja secara sukarela karena kurangnya kesadaran dan komitmen bersama. Ada yang merasa bosan setelah sekian lama diam di rumah, sengaja keluar rumah hanya untuk mencari "udara segar". Nongkrong di warung kopi hanya untuk mendapatkan sambungan "Wi-Fi gratis" dan "main bareng" game on-line, tanpa menghiraukan dan/atau bahkan sengaja mengabaikan jarak Aman social distancing

    Surat edaran gubernur untuk belajar di rumah, work from home, asn kerja 1 libur 1 Dan lain sebagainya telah diberlakukan sejak beberapa minggu lalu. Seluruh kebijakan tersebut tetap harus dilakukan, akan tetapi ditambahkan dan/atau diperketat dengan diberlakukannya penerapan nopol ganjil genap untuk semua jenis kendaraan (sepeda motor, mobil, truk, bus dll) di seluruh wilayah Jatim guna mengurangi mobilitas warga. Sanksi tegas (tilang - dengan denda maksimum) jika ada pelanggaran, secara langsung akan mengurangi 50% jumlah kendaraan dan warga yang beredar di wilayah Jatim. Sehingga dapat mengurangi sebaran Covid-19 di wilayah Jatim.

    Kita juga menyadari bahwa "lock down" hanya akan memperburuk perekonomian seluruh lapisan masyarakat, mohon jangan diterapkan.

    Mengenai MUI dan lembaga keagamaan lain akan saya coba sampaikan secara langsung ke instansj terkait.

    Terima kasih... Sekali lagi kasihan team medis dan keluarga yang harus ditinggalkan, selama-lamanya.



  • Apakah kami perlu melakukan karantina wilayah agar penyebaran covid bisa teratasi dan membuat kerja para dokter/tim medis agar tetap fokus pada pasien penderita covid agar cepat sembuh



  • Sekedar saran saja, menurut saya surabaya harus menerapkan PSBB dan harus dengan aturan yang sangat ketat krn seperti nya hanya segelintir org saja yg menyadari bahaya covid 19 ini yg lainnya menurut sy seperti masa bodoh tetap jalan jalan, nongkrong dll
    Pemerintah sudah keluarkan anggaran yang sangat banyak utk penanganan covid ini, sy rasa banyak juga dermawan yg sdh membantu masyarakat dan tenaga kesehatan yg setiap hari bertaruh nyawa utk merawat pasien covid akan tetapi kalau ini berlanjut terus sampai kapan berakhir nya ?? Dana APBD dan dana pusat bukan nya tanpa batas, bantuan para dermawan yg sy yakini sebagian besar pengusaha pasti juga ada batasnya krn perekonomian lagi terhambat, dan terakhir tenaga medis yg hampir setiap hari ada korban atau yg terjangkit lama kelamaan pasien semakin banyak tdk bisa tertangani krn semakin kurangnya tenaga medis.
    Mau sampai kapan kita bertahan ?? Saran sy pemerintah harus berani mengambil kebijakan yg sangat keras walau pun itu sangat sulit. Masyarakat kita sdh bertahun tahun di sosialisasikan buang sampah di tempat nya saja masih sangat banyak yg tdk patuh apalagi di suruh stay at home yg sosialisasinya cuman 1-2 bulan. Terima kasih



  • @usman-wiguna
    Nampaknya Surabaya, sebagian Sidoarjo, dan sebagian Gresik akan melakukan PSBB, Sudah diketahui Gubernur dan (baru) diajukan ke Kemenkes, semoga segera ditindak lanjuti



  • @ranaga
    Usulan yang bagus, tapi menurut saya agak sulit, karena perlu perda dll teknis hukum.
    Sekarang saja udah mulai ada pikiran negatif; tempat ibadah ditutup tapi pasar terbuka lebar



  • @karlos
    Kalau mempertimbangkan karantina wilayah, perlu juga memikirkan pemenuhan kebutuhan pokok warga yg didalam wilayah karantina, apakah dapat dipenuhi?



  • Polisi, TNI, dan aparat terkait ditempatkan di garda terdepan untuk pengawasan.
    Gandeng perusahaan ojek online untuk distribusi barang dari pedagang ke konsumen,berikan kemudahan bagi konsumen.
    Pedagang,ojek online dilengkapi fasilitas sepeti masker dan peralatan lain untuk mencegah penyebaran virus,disertai pengawasan dari aparat.
    Gandeng komunitas2 untuk tertibnya kelancaran proses karantina masing2 wilayah.
    Untuk yg berkepentingan diwilayah lain harus siap dikarantina 14 hari,untuk tempat dan fasilitas disiapkan masing2 wilayah.
    Kalo ada oknum yg memanfaatkan keadaan,siapkan sanksi, kalo yg dari aparatur maupun PNS,siapkan sanksi juga termasuk pemecatan.
    Bantuan ditujukan sesuai yg benar2 membutuhkan, jangan ada yg main data.
    Sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat demi kebaikan bersama.
    Mudah2an kita bisa cepat keluar dari wabah ini.


  • Relawan

    Halo @ranaga

    Setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum yuridis ya. Untuk saat ini beberapa saran dari Anda masih belum ada dasar hukumnya.

    Kami harap agar dimulai dari Anda untuk #dirumahaja dan mengajak orang di sekitar Anda melalui media sosial untuk #dirumahaja

    Terima kasih


  • Relawan

    Halo @karlos

    Kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat ya. Saat ini opsi yg dipilih adalah PSBB, bukan karantina wilayah.

    Terima kasih



  • Pak, saya ada kluarga yg terjebak lockdown di Merauke.
    Disana beliau sudah 1 bulan lebih dan sampai sekarang tidak bekerja
    Makan dan kost hanya mengandalkan sisa tabungan.
    Mohon solusinya supaya beliau bisa balik lagi ke Surabaya pak.


Log in to reply
 



Pengguna Online: