Curhatan Guru di Tengah Pandemi Covid-19



  • Assalamualaikum w. w.,
    Syalom,
    Om swastiastu,
    Namo buddhaya,
    Rahayu.

    Salam sejatera bagi kita semua.
    Semoga ditengah-tengah keprihatinan akan wabah yang sedang melanda ini, kita semua masih tetap diberikan anugerah keselamatan serta perlindungan Tuhan YME.

    Mohon maaf sebelumnya jika, curhatan ini tidak pada jalur yang tepat pada forum ini. Karena curhatan ini bersifat spesifik mengarah pada kebijakan instansi dinas terkait yang ada di pemerintah daerah, yang saya rasa bersinggungan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam upaya tindakan preventif/pencegahan virus corona-19 (Covid 19) oleh karena itu saya berharap melalui forum ini saya mendapatkan arahan dan petunjuk dimana seharusnya saya melakukan pengaduan secara benar.

    Berkaitan dengan himbauan pemerintah pusat tentang social distancing #dirumahsaja, pada hari ini pukul 09.00 WIB tadi pagi telah diadakan rapat internal di salah satu UPT sekolah menengah di Kota Blitar yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dihadiri oleh semua guru dan karyawan termasuk calon Istri saya yang juga berprofesi sebagai guru di tempat tersebut, dengan hasil informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah sebagai berikut:

    1. Presensi daftar kehadiran yang tetap dilaksanakan oleh Guru dengan cara datang ke sekolah. Minggu pertama (17-20 Maret 2020) semua guru tetap diwajibkan masuk seperti biasa dengan jam kerja normal sampai jam 3 sore, meski muridnya sudah libur. Bahkan kehadiran tersebut dicek langsung oleh Pengawas yang datang langsung ke sekolah. Mungkin guru yang rumahnya dekat dari sekolah bisa pulang dahulu lalu kembali ke sekolah untuk absen sore harinya. Tapi bagaimana untuk guru yang rumahnya jauh? Mereka harus tetap di sekolah sampai sore dengan hanya duduk-duduk tanpa melakukan apapun. Apalagi guru-guru yang memiliki anak yang juga sedang libur di rumah. Anak-anak guru tersebut yang butuh bimbingan orang tuanya justru ditinggal orang tuanya ke sekolah padahal tidak ada kegiatan apa-apa. Minggu kedua (23-27 Maret 2020) sistemnya selang-seling: sehari piket, sehari tidak, sehari piket, sehari tidak, begitu seterusnya. Yang hari itu tidak kebagian piket, tetap harus datang ke sekolah untuk absen manual, berupa tanda tangan di sebuah form yang telah disediakan. Untuk minggu depan (30 Maret-3 April 2020), sistemnya ganti: satu guru cukup satu kali piket dalam seminggu. Yang piket, juga tetap harus datang ke sekolah dengan jam kerja seperti biasa yakni sampai jam 3 sore. Memang, instruksi dari dinas hanya bahwa piket guru tetap diadakan. Namun sistemnya bergantung sekolah masing-masing. Jadi, untuk sekolah lain mungkin berbeda. Bahkan mungkin masih menggunakan sistem selang-seling sehari-sehari minggu depan (30 Maret-3 April 2020).

    2. Guru ditugaskan untuk berkunjung ke rumah siswanya, memfoto siswa tersebut, guna mengetahui keadaan para murid dan memastikan bahwa murid tersebut benar-benar di rumah. Bukankah pemerintah sudah mengharuskan agar di rumah saja? Bahkan untuk datang ke rumah orang lain pun harus sangat dibatasi, bukan? Meskipun instruksinya hanya perlu difoto jarak jauh dan guru tidak perlu masuk, bukankah justru membuat tuan rumah merasa tidak enak? Orang tua sebagai tuan rumah pasti merasa tidak enak jika guru anaknya datang dan hanya pergi begitu saja. Tidak “dipinarakkan” kalau istilah jawanya, atau dijamu selayaknya tamu pada umumnya, apalagi itu adalah guru anaknya. Instruksi itu, jika untuk guru yang masih muda mungkin tidak begitu masalah. Tapi bagaimana untuk guru yang sudah lanjut usia dan bahkan sudah mendekati masa pensiun? Selain fisik yang sudah tidak sekuat guru muda, mereka juga paling rawan terinfeksi covid-19. Bukankah hal tersebut bisa diganti dengan share live location lewat aplikasi whatsapp? Atau mungkin ada fasilitas digital lain yang bisa mempermudah dan akurat tanpa harus mengunjungi langsung siswanya.

    3. Siswa diberikan tugas untuk membuat video yang isinya berkaitan tentang pengetahuan mengenai virus corona. Yang membuat saya kurang setuju dengan penugasan ini adalah karena kondisi ekonomi siswa di sekolah tersebut sebagian besar temasuk dalam ekonomi menengah. Bahkan ada yang menengah ke bawah. Untuk penugasan biasa saja, misal mengerjakan soal di LKS yang kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke gurunya itu saja, banyak yang tidak bisa karena tidak mempunyai uang untuk membeli paketan data. Bahkan ada juga siswa yang tidak memiliki HP android.

    4. Penyerahan jurnal pembelajaran bulanan dari GTT/PTT ke Dinas Pendidikan tetap dilakukan secara langsung. Memang, bulan-bulan sebelumnya, sebelum pencairan gaji, jurnal mengajar merupakan syarat utama agar gaji GTT/PTT dari Kota dapat dicairkan. Dan pengumpulannya, diserahkan oleh yang bersangkutan secara langsung ke Dinas, tanpa boleh diwakili. Tapi bukankah sekarang pemerintah melarang berkerumun? Padahal jumlah GTT/PTT di Kota Blitar sebanyak ±700 orang, bertemu di satu tempat dalam satu waktu secara serentak, dan itu pun harus mengantre.

    5. Ada wacana dari hasil rapat tersebut bahwa jika tanggal 6 April 2020 memang sudah masuk sekolah seperti biasa, dan siswa dibolehkan duduk di kelas dengan formasi seperti biasa, US (Ujian Sekolah) dan pawai Hari Jadi Kota Blitar tetap akan dilaksanakan. Pawai ini wacananya akan tetap dilaksanakan dengan alasan karena banyak yang telanjur membeli/menyewa dekor dan membeli kain serta kostum. Memang Kota Blitar tidak termasuk zona merah. Tapi bukankah alangkah baiknya mencegah untuk berkerumun dahulu sebelum covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia ini? Bukan berdoa yang buruk, tapi siapa tahu saja, jika pawai tetap dilaksanakan, salah satu peserta atau penonton tanpa sadar membawa virus tersebut yang kemudian menjangkit warga Blitar. Dan untuk masalah US dan ujian lain, bukankah Kemdikbud sudah resmi meniadakannya dan dapat diganti denagn model penialaian lain, yang juga telah dijelaskan oleh Kemendikbud? Meskipun masih wacana, tetap saya sampaikan agar jika rencana tersebut dianggap berbahaya karena mendekatkan warga kepada terjangkitnya covid-19, agar bisa segera ditindaklanjuti oleh yang berwenang.

    Dari hasil keputusan yang disampaikan oleh kepala sekolah ini, sebagian besar guru merasa keberatan. Meskipun Kepala Sekolah mengatakan bahwa beliau hanya menyampaikan keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar. Mengacu pada himbauan Social /Physical Distancing dan aturan pemerintah Pasal 14 Ayat 1 UU No. 4 Th 1984 tentang Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah, diancam Pidana Penjara 1 Tahun dan Pasal 93 UU No. 6 Th 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, hal ini perlu dipertimbangkan.

    Oleh karena itu saya mewakili guru di Kota Blitar mohon bantuan kepada siapa kami melaporkan permasalahan ini, mengingat bahwa kebijakan ini disampaikan oleh kepala sekolah yang mana merupakan intruksi dari Kepala Dinas Pendidikan di Kota Blitar, yang katanya pun peraturan tersebut berasal dari Walikota. Jadi menurut saya terkesan seperti saling melempar masalah antar instansi. Jadi saya bingung harus mengutarakan keluhan ini ke mana karena kesimpulannya, ini merupakan kebijakan dari Pemkot. Maka dari itu saya memanfaatkan forum ini.

    Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap curhatan ini bisa mewakili keresahan guru-guru di Kota Blitar. Saya juga berharap curhatan ini segera ditindaklanjuti sehingga tidak hanya menjadi curhatan receh dari warga sipil biasa. Saya mohon maaf jika yang saya sampaikan menyinggung beberapa pihak terkait. Terima kasih telah berkenan membaca curhatan panjang ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan perlindungan oleh Tuhan YME dari musibah dan pandemi yang sedang terjadi di Indonesia ini.

    Wassalamualaikum w. w.,
    Salam sejahtera,
    Om swastiastu,
    Namo buddhaya,
    Rahayu.


  • Relawan

    Halo ibu @denprim kami turut prihatin dengan yang Anda dan teman sejawat Anda alami saat ini.

    Izinkan saya untuk membantu menjawab.

    Dalam hal ini apakah ibu sudah komunikasikan kepada Persatuan Guru Republik Indonesia?
    Sebaiknya ibu sampaikan kepada PGRI untuk dilakukan advokasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Semoga pemerintah segera mengubah kebijakan jika benar benar diperlukan demi kebaikan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan ya bu.

    Sekarang di rumah dapat melakukan beberapa upaya seperti physical distancing, minum air putih 8 gelas perhari, makan makanan bergizi dan seimbang, cukup tidur 7-8 jam perhari, jangan panik dan hindari stress, olahraga ringan minimal 30 menit perhari, terapkan etika batuk dan bersin, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta perilaku hidup bersih dan sehat lainnya. Jika sakit dengan gejala ringan silakan isolasi mandiri di rumah. Jika sakit dengan gejala berat silakan kunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat.

    Demikian semoga dapat membantu dan Anda sekeluarga diberikan kesehatan selalu.

    Relawan Eswahos
    Mahasiswa Ilmu Gizi dan Dietetika



  • Selamat malam Ibu @denprim

    Kami mencoba membaca secara mendalam untuk dapat merasakan kegetirah hati ibu dan Guru2 lain di Blitar

    COVID 19 di Indonesia sudah memiliki Protokol Penanganan Cegah dan Kendalikan COVID-19 (Tempat Umum, Transportasi Umum, Institusi Pendidikan, Isolasi Diri, dsb) yang harus diikuti oleh seluruh Warga Negara, Badan, Lembaga, Perusahaan dll
    Disaat Blitar sudah Red Zone harusnya Protokol tersebut yang jadi pedoman dan Pemerintah Daerah cq Dinas Pendidikan harusnya bisa mengesampingkan aturan administratifnya yang malah kontra produktif dengan isi Protokol yang Pemerintah keluarkan.

    Semoga bisa membantu Ibu dan teman2 Guru disana
    Sehat Selalu

    Terima kasih



  • Halo kak @Relawan-Eswahos, terima kasih yang tak terhingga atas kesediaannya dalam membantu menjawab dan memberikan solusi. Saat ini kami belum menyampaikan kepada PGRI. Kami akan coba melakukan komunikasi lebih lanjut. Terima kasih atas sarannya yang sangat membantu. :pray:



  • Selamat pagi kak @Relawan-Roni

    Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan kesediannya dalam menanggapi curhatan ini, semoga dengan adanya kebijakan protokol Penanganan Cegah dan kendalikan COVID-19 dari pemangku kebijakan Pusat dapat terkoordinasi dengan baik dan benar-benar terimplementasi tanpa ada kesalahpahaman pada instansi terkait yang ada di daerah sehingga segala bentuk kegiatan Guru yang bersifat operasional dan administratif tidak kontra produktif dengan protokol tersebut.

    Terima kasih :pray:


  • Admin

    Selamat pagi, @denprim untuk pelaporan tsb ada wadah yang d sediakan langsung oleh Dinas Kependidikan Jatim, melalui layanan WA dengan nomor +62 813-3909-9933 monggo bsa langsung d wa dengan melamprkan aduan tsb sehingga dapat d ketahui pihak dinas kependidikan agar langsung ditangani


Log in to reply
 



Pengguna Online: